Anoon law's Diary

HAKEKAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM

2011-07-13T16:20:00.000+07:00

Filsafat adalah upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunia menuju akhirat yang mendasar. Objeknya adalah materi dan forma. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada. Hal ini berarti filsafat mempelajari apa saja yang menjadi isi alam semesta mulai dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia dan sang pencipta. Selanjutnya, objek ini sering disebut realita atau kenyataan. Sedangkan yang disebut obyek forma adalah Dari objek materi tersebut, filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu dalam suatu keutuhan secara keseluruhan.

Salah satu yang dipelajari dari objek materi adalah manusia. Manusia memiliki...............................................(Lanjutkan)

POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ANTAR PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI

2011-07-13T16:18:00.000+07:00

Pengelolaan Perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 No.118, TLN RI No. 4433) adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” atau disebut juga dengan “manajemen”. Secara umum manajemen mengandung unsure-unsur: perencanaan (plaining), pengorganisasian (organizing), pengkoordinasian (coordinating), memotivasi (motivating), mengawasi (controlling).(Winardi, Tanpa Tahun)

Dalam perencanaan (planning) berisikan.....................(Lanjutkan)

PERBANDINGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ”PRODUCT LIABILITY DAN STRICT LIABILITY” INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

2011-07-13T16:16:00.000+07:00

Pelaku usaha (produsen) dalam pembuatan produk dapat dilakukan melalui beberapa tahap antara lain: tahap penyelidikan, perencanaan, pengelolaan, pengemasan dan pengepakan/ pembungkusan. Pada masing-masing tahap tersebut, produsenlah yang mengetahui persis apa yang telah dilakukan. Jika kemudian produk yang di pasarkan pelaku usaha sampai di tangan konsumen ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka produsen tidak boleh mengelak dari tanggung jawab atas produk yang telah di buatnya tersebut, kecuali terjadi sabotase dari pihak ketiga atau kesalahan terjadi pada konsumen itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha atau produsen yang menyebutkan bahwa:

Pasal 6 UU No.8 Th.1999 yang di maksud.......................(Lanjutkan)

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN

2011-07-13T16:14:00.000+07:00

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 khususnya tentang konvensi mengenai daratan kontinen, pada pasal 2-nya diungkapkan bahwa Negara pantai mempunyai kedaulatan atas kontinentalnya. Dan dengan criteria kelanjutan alamiah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam konvensi, setelah dapat diterima oleh Negara-negara bukan Negara pantai atau Negara-negara yang secara geografis tidak beruntung, ditentukan bahwa Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut.

System pembayaran...............................(Lanjutkan)

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Melalui Media Pers

2011-07-13T16:11:00.000+07:00

Perlindungan hukumn (legal protekcion) lajimnya merupakan rumusan yang dihadapkan atau berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun beberapa kekuatan yang keberadaannya dilindungi oleh hukum juga dapat melakukan hal yang sama kepada kelompok lain yang lebih lemah.

Di dalam pasal 8 Undang-undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”

dalam pasal tersebut.................... (Lanjutan)

Anoon Law's Diary (repost for next)

2011-07-13T15:56:00.002+07:00

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN.
PERBANDINGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ”PRODUCT LIABILITY DAN STRICT LIABILITY” INDONESIA - AMERIKA SERIKAT.
POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ANTAR PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI.
HAKEKAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MELALUI MEDIA PERS.

Sorry ya...... saat ini saya lagi sibuk "Tesis" so ga sempat nulis-nulis.

2008-12-24T02:00:00.003+07:00

Berlibur aja...... sampai ga sempat ngisi blog, ga apa2x kan......?

Sultan "ber-aksi"

Mbah Putri & Kakung

Four Ladies Cutes

"Cheess"

Mak Inem & Mak Ijah

Red Eyes

Wow "bergaya"

Next time and every time..................... abaout My Happy Family

Yang lagi hangat............... (Berbagai sumber)

2008-09-24T16:46:00.005+07:00

RUU TENTANG PORNOGRAFI

Wacana soal draf RUU tentang Pornografi mengisyaratkan belum adanya satu pendapat. Masing-masing punya argumentasi sendiri.

Juga masing-masing mengklaim kebenaran. Karangan ini tidak dimaksudkan memperkeruh suasana, tetapi sebagai urun rembuk dengan hati tulus. Tujuannya, selain mengingatkan, jati diri sebuah undang-undang adalah mendahulukan kepentingan umum; jauh dari kontroversi; berpotensi dilaksanakan (applicable); dan ditempatkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai imbauan, karangan ini tidak memasuki detail wilayah pernik pasal demi pasal, tetapi sebagai ajakan mengembangkan musyawarah-mufakat, sebuah warisan budaya nenek moyang kita yang telah terbukti produktif merajut keindonesiaan yang plural.

Kita cemaskan maraknya pornografi secemas maraknya korupsi, kemiskinan, bahkan ketidakpedulian kepada penderitaan sesama. Kehadiran ”sakit masyarakat” itu kita kecam. Kita dukung upaya mencegahnya secara kuratif maupun preventif. Kita ingin membangun sebuah bangsa yang berakhlak mulia.

Sebuah UU merupakan salah satu perangkat kuratif sekaligus preventif. Agar produktif, dituntut beberapa syarat, di antaranya akseptabilitas secara publik. Dalam wacana pro-kontra RUU, persuasi diperlukan ketika jalan tengah tertutup. Dalam perbedaan pendapat sebaiknya dijauhkan cara main kuasa dan menang-menangan.

Pornografi (porne = pelacur, graphein = menulis) menurut draf RUU Pornografi per 4 September 2008 tidak hanya berurusan dengan ”menulis soal-soal pelacur”. Kait-mengaitnya sedemikian luas, menyangkut semua bidang, mulai dari memproduksi, menyewakan, sampai menyediakan pornografi. Perlu debat publik.

Lewat UU, pornografi, persoalan yang bersifat privat menjadi milik publik. Peradaban sebagai kekayaan budaya, termasuk kecemasan terpinggirnya kelompok perempuan, dirasakan sebagai sisi lain materi yang perlu memperoleh win-win solution dalam wacana pro-kontra. Pendapat kontra tidak bisa begitu saja dianggap abreviasi (penyelewengan) dari arus umum.

Kita kutip pernyataan Dewan Pers tahun 2001 tentang pornografi. Pornografi dan kecabulan terkait dengan wilayah privat. Pelanggaran menyangkut pornografi dan kecabulan telah diatur dalam KUHP Pasal 282 dengan sebutan Pelanggaran Kesusilaan.

Mempertimbangkan kompleksitas dan keharusan ideal sebuah UU, dilandasi semangat persatuan dan membangun sebuah bangsa yang berakhlak mulia, pengundangan RUU pornografi sebaiknya dijauhkan dari kepentingan politis-pragmatis-jangka pendek.

Memutuskan sesuatu, yang masih debatable, penuh kontroversi pro-kontra, perlu dilakukan dengan hati jernih dan terbuka. Menunda dan membiarkan persoalan dingin-mengendap, hemat kita, merupakan hikmah demi masa depan kita bersama.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/23/00280161/tajuk.rencana

TIDAK DIRANCANG DENGAN MATANG...

Senin, 22 September 2008 | 01:08 WIB

Rancangan Undang-Undang Pornografi yang tengah digarap Panja DPR telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok yang mendukung menginginkan agar berbagai materi pornografi yang kini beredar bebas di masyarakat dapat segera ditertibkan dengan terbitnya undang-undang ini.

Kelompok yang menentang menganggap isi rancangan undang-undang tersebut multitafsir, bertendensi mengkriminalisasi perempuan dan anak, mengancam keberagaman masyarakat, dan memberi peran terlalu besar pada masyarakat untuk ikut menertibkan.

”Kami setuju sekali ada pengaturan terhadap pornografi. Materi tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh anak dan harus ada pengaturannya. Tetapi, akhirnya kami mengambil sikap menolak rancangan undang-undang tersebut,” kata Ratna Batara Munti dari Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) yang menjadi bagian Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan (JKP3).

Dalam pertemuan JKP3 dengan Kompas di Jakarta, Selasa (16/9) sore, Direktur LBH APIK Jakarta Estu Rakhmi Fanani menjelaskan alasan mengapa JKP3 yang sejak awal mengawal perancangan undang-undang ini keberatan dengan draf RUU tersebut.

Keberatan pertama soal definisi. Definisi yang dicantumkan dalam Pasal 1 (lihat tabel) amat multitafsir. Sebabnya definisi itu menggabungkan antara pornografi dan pornoaksi. Alhasil, lahir definisi ”gerak tubuh”.

”Siapa yang akan menafsirkan gerak tubuh seperti apa yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai kesusilaan di masyarakat?” kata Estu.

Definisi ini juga menghapus batas antara ruang privat dan ruang publik, negara mengatur seksualitas yang menjadi kodrat manusia dan berada di ruang privat.

JKP3 yang mengikuti penyusunan RUU ini sejak masih bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi serta diajukan sebagai hak inisiatif DPR pada periode 1999-2004 menginginkan adanya pembedaan antara pornografi berat dan ringan.

Pornografi berat adalah antara lain yang melibatkan anak serta yang mempertontonkan kekerasan terhadap perempuan. JKP3 menginginkan agar pornografi berat yang melibatkan anak dan kekerasan terhadap perempuan sama sekali dilarang tanpa toleransi.

Di luar itu pornografi diregulasi dengan menghalangi akses anak pada materi itu. Di ruang privat seharusnya masih diperbolehkan orang dewasa mengonsumsi kecuali materi dengan toleransi nol.

Korban dan pelaku

Keberatan lain adalah pada isi Pasal 8. Pasal ini menyebutkan ”setiap orang” dilarang menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal ini dianggap tidak membedakan antara anak dan orang dewasa. ”Anak, apakah dia memberi persetujuan atau sengaja menjadi model, seharusnya dikeluarkan dari pasal ini karena anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum bisa dimintai tanggung jawab atas perbuatannya,” papar Badriyah Fayumi, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR secara terpisah. Badriyah yang menjadi anggota Panja RUU Pornografi menyebutkan F-KB menginginkan ada perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak.

Pasal ini, kata Koordinator Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta, Umi Farida, sama sekali tidak menyinggung tentang industri yang memproduksi materi pornografi. ”Industri hanya disinggung pada bagian sanksi,” papar Umi. Pasal ini juga menihilkan perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan manusia (trafficking).

Keberatan lain adalah pada Pasal 18 yang mengatur wewenang pemerintah daerah dalam mencegah pembuatan dan penyebaran materi pornografi. Untuk melaksanakan undang-undang, pemerintah daerah akan membuat petunjuk teknis.

Melihat pengalaman selama ini pada berbagai peraturan daerah maupun surat keputusan yang dikeluarkan kepala daerah, JKP3 mengkhawatirkan akan terjadi diskriminasi dan kriminalisasi pada perempuan. ”Ada banyak perda yang membatasi gerak perempuan dan mendiskriminasi perempuan. Pasal ini akan semakin memojokkan perempuan,” kata Ratna.

Pasal 21 yang membolehkan peran serta masyarakat pun dikhawatirkan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan kekerasan di masyarakat.

Kepastian hukum

Badriyah sebagai anggota Panja mendukung penundaan pengesahan RUU ini sampai masukan dari masyarakat mendapat respons memadai dari Panja. Menurut Badriyah, F-KB juga memberi catatan pada definisi pornografi yang masih multitafsir karena undang-undang harus memberi kepastian hukum.

F-KB juga menekankan pada pentingnya memelihara keberagaman masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak lahirnya Indonesia sehingga UU ini harus melindungi adat istiadat dan budaya daerah.

Ratna berpendapat, rancangan undang-undang ini tidak dibuat secara matang. ”Bahkan seperti mengelabui masyarakat sebab pengujian atas rumusan setiap pasal dan apa dampaknya tidak diuji dengan saksama dan terbuka. Pasal 8 adalah contohnya,” kata Ratna.

RUU ini juga tidak menjawab bagaimana undang-undang ini akan diberlakukan, apakah diberlakukan unifikasi hukum, artinya semua daerah menerapkan hukum yang sama, atau akan disesuaikan per daerah.

Begitu beragamnya adat istiadat dan budaya daerah- daerah di Indonesia berarti pu- la gerak tubuh yang dianggap melanggar atau tidak melanggar nilai kesusilaan akan berbeda-beda di setiap daerah. Apakah keberagaman yang membentuk Indonesia akan diseragamkan undang-undang ini dengan risiko mengancam keberadaan Indonesia? (NMP/MH/BSW).

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01083453/tidak.dirancang.dengan.matang

MOESLIM: SEBAIKNYA TOLAK SAJA RUU INI

Senin, 22 September 2008 | 01:08 WIB

Proses Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pornografi cacat karena menyalahi prosedur legislasi. Selain berpotensi memecah belah bangsa, secara teknis pun RUU itu tak layak disahkan.

Semangat RUU ini bukan regulasi, tetapi politik. Jadi, harus ditolak, ujar Moeslim Abdurrahman, cendekiawan, pendiri Al-Maun Institute, yang dihubungi Jumat (19/9) malam. Komentar senada dikemukakan oleh Patra A Zen, Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Perjalanan RUU Pornografi penuh kontroversi. Ketika masih disebut RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sempat memicu kekerasan antara pihak yang menolak dan menerima.

RUU itu oleh banyak pihak ditengarai mengancam kebangsaan Indonesia. ”RUU seperti ini adalah ’langkah-langkah kecil’ untuk memasukkan aturan agama ke dalam regulasi nasional sebelum menyasar ke pokoknya. Lihat saja perda-perda diskriminatif, dan kecenderungan kepala daerah mengeluarkan aturan- aturan menyangkut keyakinan, yang jelas melanggar UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,” tegas Patra, yang juga menyebut surat keputusan bersama yang tak ada dasar hukumnya.

Moeslim mengingatkan, sejak awal sudah disepakati Indonesia sebagai rumah bersama. Karena itu, ia menyayangkan komentar politisi yang mengaitkan pengesahan RUU itu dengan primordialisme.

”Saya percaya, sebagian besar umat Islam di Indonesia tetap kuat rasa kebangsaannya,” kata Moeslim, ”Hanya sekelompok kecil orang yang berteriak kencang dan melakukan pemaksaan-pemaksaan, tetapi dibolehkan karena materi undang-undangnya tak jelas, bisa diinterpretasikan seenaknya.”

Kalau RUU seperti itu dipaksakan disahkan Pemerintah dan DPR secara sewenang-wenang, ini berarti prinsip UUD 1945 juga dilanggar. ”Tampaknya memang ada pihak-pihak yang terus berusaha mencoba memasukkan asas tertentu ke dalam regulasi nasional, termasuk melanggar prosesnya,” kata Patra.

Sembunyi-sembunyi

Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pro-Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti mengatakan, tidak ada proses rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk RUU Pornografi. ”Banyak orang tidak tahu RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) sudah berubah menjadi RUU Pornografi,” ujar dia.

Ratna juga mengatakan tidak adanya uji material mengenai substansi dari RUU itu. ”Prosesnya melanggar UU No 10/2004 mengenai Pembentukan Perundang-undangan,” tegas Ratna.

RUU APP ditetapkan oleh Rapat Paripurna DPR periode 1999-2004 sebagai RUU usul inisiatif DPR tanggal 23 September tahun 2003. Polemik keras dan aksi-aksi di masyarakat yang menyulut kekerasan antara pihak yang menolak dan menerima membuat DPR memutuskan untuk ”menarik” dan menyusun kembali draf RUU APP.

DPR periode 2005-2009 memasukkan RUU itu ke dalam Prioritas Prolegnas. RUU ini dibahas secara cepat. Pada tanggal 27 September 2005 terbentuk Panitia Khusus RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Tim Perumus merampungkan Naskah Akademik dan RUU Pornografi tanggal 13 Desember 2007.

Ketentuan ”pornoaksi” kemudian dihilangkan dan RUU diperbaiki menjadi RUU tentang Pornografi. Panitia Khusus mengesahkannya pada tanggal 4 Juli 2007. Surat Presiden diajukan ke DPR pada tanggal 20 september 2007 dan rapat dengar pendapat pertama dengan pemerintah dilakukan pada 8 November 2007.

Daftar inventarisasi masalah (DIM) sandingan Pemerintah dan DPR tak dibahas dalam Pansus, terutama untuk pasal- pasal berbeda. Pembahasannya dilimpahkan ke Panitia Kerja (Panja) yang sifatnya tertutup dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan (Juni 2008). Bahkan, kata Ratna, banyak rapat tidak memenuhi kuorum, artinya hanya diikuti kurang dari 50 persen anggota Pansus maupun panja.

Tak kenal UU Warisan

Ratna menegaskan, dalam proses legislasi tidak dikenal adanya RUU Warisan. Pembuatan dan pembahasan RUU yang tak dapat diselesaikan DPR dalam satu periode tidak diwariskan kepada DPR setelahnya. Jadi proses legislasinya harus dimulai lagi sejak tahap perencanaan melalui daftar Prolegnas.

Bahan-bahan pada periode sebelumnya bisa saja dipakai lagi, tetapi naskah akademiknya dan RUU yang dihasilkan harus disosialisasikan untuk mendapat masukan publik.

”Pada periode sebelumnya, RDPU sudah dilakukan puluhan kali, tetapi hal itu tidak berlaku lagi, terutama ketika pasal-pasal pornoaksi sudah dinyatakan dihapus dan nama RUU berganti menjadi RUU Pornografi,” lanjut Ratna.

Ia juga menyebut mekanisme Pansus yang tidak partisipatif. ”DIM Pemerintah dan DPR tidak dibahas di Pansus, tetapi langsung dibahas di Panja karena naskah RUU ini telah mengalami revisi dan belum disosialisasikan. Selain itu juga memberi peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap RUU ini untuk memberi masukan.”

”Tata tertib DPR mengatur rapat Panja tertutup, kecuali dinyatakan terbuka,” lanjut Ratna, ”Dengan begitu, semakin menutup peluang partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU ini dan menunjukkan rendahnya kepekaan politik Pansus RUU Pornografi.”

Sejak pengumuman hendak disahkannya RUU itu, demonstrasi penolakan marak di berbagai wilayah di Indonesia. Barangkali ini menjadi salah satu alasan penundaan pengesahan RUU Pornografi yang rencananya disahkan tanggal 23 September 2008. Panja RUU pornografi katanya akan mengakomodasi semua masukan dan kritikan masyarakat.

Anggota Panja RUU Pornografi dari F-PDIP, Eva Sundari, mengatakan, tanggal 23 dan 24 September akan ada rapat yang mengakomodasi semua masukan dan kritikan masyarakat. Setelah Lebaran, tanggal 8 Oktober baru digelar rapat kerja.

Eva juga mengatakan, F-PDIP yang sempat keluar dari Panja akan masuk lagi ke Panja untuk mengawal masukan dan kritikan agar diakomodasi.

Namun, Moeslim Abdurrahman sekali lagi mengatakan, ”Sebaiknya tolak saja RUU ini.” (MH/NMP).

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/22/01081554/moeslim.sebaiknya.tolak.saja.ruu.ini

Arsip Putusan Mahkamah Agung (click here)

2008-09-24T16:32:00.004+07:00

LEBIH DARI 5.000 PUTUSAN MA TERSEDIA SECARA ONLINE DI WEBSITE MAHKAMAH AGUNG

Keterbukaan informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia terus dijalankan, salah satunya melalui akses informasi bagi publik terhadap putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Ketua MA No. KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Mahkamah Agung telah memulai inisiatif untuk menyediakan putusan MA secara online melalui situs direktori putusan.

Artikel dari Komisi Hukum Nasional

2008-08-25T00:19:00.001+07:00

Beberapa Alasan Amandemen Ke-5 UUD 1945
12 Mei 2008

Tulisan ini bermaksud, secara singkat, menguraikan lebih jauh beberapa kelemahan, kekurangan serta ketidaksempurnaan UUD 1945 tersebut. Kita awali dengan buku Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945 yang ditulis Valina Singka Subekti.

Menurut penulis itu selama proses perubahan UUD 1945 oleh MPR peran elite fraksi di PAH BP MPR bersama dengan DPP partai sangat besar. Sehingga, membuat proses politik di MPR, selama perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, diwarnai proses kompetisi, bargaining, dan kompromi.

Dikemukakan juga bahwa perdebatan fraksi-fraksi di PAH BP MPR diwarnai kepentingan partai politik yang bersifat nilai-nilai demokrasi yaitu sebagai upaya membangun sistem checks and balances di antara lembaga-lembaga negara dalam rangka lebih mengedepankan kedaulatan rakyat.

Singkatnya, selama pembicaraan perubahan UUD 1945 itu MPR telah dipenuhi kepentingan dan interes partai politik dalam bentuk kompetisi, bargaining dan kompromi politik. Hal ini, saya berpendapat mengapa konstitusi UUD 1945 sekarang ini berisi kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan.

Kalau kita tinjau beberapa kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi UUD 1945 di antaranya adalah kekaburan dan inkonsistensi yuridis dan teoritis dalam materi UUD 1945, kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal UUD 1945, ketidaklengkapan UUD 1945 dan pasal-pasal yang multiinterpretatif, dsb.

Saya berpendapat seharusnya konstitusi UUD 1945, sebagai hukum dasar atau basic law, bersifat lengkap dan sempurna sehingga menjadi living constitution atau konstitusi yang hidup untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.

Perlu diketahui akibat ketidaksempurnaan dan kelemahan UUD 1945 ini telah menimbulkan pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat. Satu kelompok menghendaki agar UUD 1945 dikembalikan lagi kepada yang asli. Sedangkan kelompok yang lain menghendaki diadakan lagi perubahan atau amandemen ke-5 UUD 1945, dan kelompok terakhir berpendapat tetap pada UUD 1945 sekarang ini.

Dalam hal ini, ketidaksempurnaan dan kekurangan UUD 1945 misalnya akibat adanya kompromi politik yang menjadikan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi lebih rendah dari DPR seperti tertera dalam rumusan Pasal 22D UUD 1945.

Kompromi politik terjadi sewaktu MPR membicarakan lembaga DPD pada 7 November 2001 dimana 190 anggota MPR mengeluarkan sikap politik tentang ketidaksetujuannya terhadap lembaga DPD dan memilih untuk tetap pada struktur ketatanegaraan berdasarkan negara kesatuan dengan sistem satu kamar atau uni-cameral. Jadi, ketidaksetujuan tersebut karena adanya kekhawatiran bahwa lembaga DPD itu akan menjadikan sistem federalisme.

Pendapat politik anggota MPR itu kurang tepat karena banyak negara kesatuan di dunia mempunyai sistem dua kamar atau bi-cameral. Selanjutnya, konstitusi UUD 1945 mempunyai tendensi didominasi oleh kekuasaan legislatif atau legislative heavy. Hal ini nampak pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Wewenang Presiden yang dicampuri kekuasaan legislatif tersebut menggambarkan bahwa perubahan UUD 1945, dengan dominasi kekuasaan eksekutif atau executive heavy selama Orde Baru, tidak merupakan perubahan yang seimbang atau equilibrium berdasarkan checks and balances namun dominasi kekuasaan legislatif atau legislative heavy.

Dalam hal ini, terhadap Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dapat dikemukakan dalam sistem presidensial, Presiden tidak mengambil keputusan terhadap hasil akhir legislasi (pembuatan undang-undang) sekalipun Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR atau DPD untuk sektor hubungan pusat daerah.

Lalu, Presiden berhak menolak rancangan undang-undang atau hak veto namun bobot keputusan parlemen yang menentukan validitasnya. Misalnya, dengan 2/3 dukungan suara di DPR atau 2/3 suara pada masing-masing kamar (DPR dan DPD) untuk menghasilkan rancangan undang-undang yang tidak dapat ditolak oleh Presiden.

Apakah tepat menamakan perubahan atau amandemen UUD 1945? Seperti diketahui dari 37 Pasal UUD 1945 yang lama ditambah empat Pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan beserta Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal demi Pasal UUD 1945 yang diputuskan Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 hanya ada 6 pasal (sekitar 16,21%) yang rumusannya sama dengan naskah UUD 1945 yang lama. Pasal-pasal itu adalah: Pasal 4, 10, 22, 25, dan 29. Sedangkan pasal-pasal yang diubah yakni 31 pasal (83,79%) ditambah pasal-pasal baru dengan sistem penomoran pasal lama ditambah huruf A, B, C atau D dan seterusnya dan ayat-ayat baru dalam pasal-pasal lama.

Juga perubahan sistem politik khususnya pelaksanaan kedaulatan dan perubahan institusi maupun komposisi lembaga perwakilan rakyat serta perubahan/ penghilangan institusi negara yang pernah ada (DPA) dan penambahan beberapa institusi baru seperti Dewan PerwakilanDaerah (DPD). Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Dengan pasal-pasal baru yang berjumlah 36 pasal atau 97,30% dari UUD 1945 yang asli dengan 37 Pasal tersebut patut dipersoalkan: apakah MPR telah mengganti konstitusi lama dengan UUD yang baru dan bukannya melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945?

Selanjutnya, masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari UUD 1945 yang tidak dapat diubah atau yang dapat diubah dengan persyaratan tertentu. Dalam UUD 1845 yang tidak dapat diubah adalah Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia vide Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dengan akibat bahwa terhadap landasan dasar filosofis kehidupan bangsa dan negara yakni Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, secara teoritis, dapat diubah meskipun diperlukan persyaratan tertentu sesuai Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4) UUD 1945. Demikianlah beberapa alasan untuk amandemen ke-5 UUD 1945.

Penulis, Wakil Ketua Lembaga Konstitusi Konstitusi (LKK).

[Albert Hasibuan]

Pelantikan Ketua MK

2008-08-24T23:35:00.001+07:00

KEGIATAN

Pelantikan Ketua MK: Jimly Serahkan Palu, Mahfud Ketok Palu 1 Kali

Jakarta - Setelah terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengalahkan incumbent, Mahfud MD akhirnya resmi dilantik sebagai Ketua MK. Jimly Asshiddiqie menyerahkan palu sidang kepada Mahfud. Tapi, yang janggal, saat menutup sidang, Mahfud hanya mengetukkan palu satu kali.

Upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah Ketua MK dilakukan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2008). Upacara pelantikan ini dihadiri antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Koordinator Polhukam Widodo AS, Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga, Wakil Ketua KPK Candra Hamzah, Alwi Shihab, dan beberapa pejabat TNI serta anggota DPR dan DPD lainnya.

Secara simbolik mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie menyerahkan palu kepada ketua terpilih Mahfud MD. "Ini palu sebagai simbol peralihan langsung tanggung jawab, termasuk hak-hak dan kewajiban dari yang lama. Saya serahkan," kata Jimly seraya menyerahkan palu yang langsung diterima oleh Mahfud.

Terjadi insiden kecil dalam upacara pelantikan itu. Mahfud MD yang selaku ketua baru berwenang menutup sidang pelantikan hanya mengetok palu satu kali ketika menutup sidang. Padahal seharusnya tiga kali. Para hadirin sempat agak tercengang dengan aksi Mahfud itu. Namun Mahfud tetap melenggang begitu saja tanpa memperhatikan ketercengangan hadirin.

Jimly yang dikonfirmasi usai sidang hanya mengatakan, "Itu kesalahan teknis saja."

Dalam sambutannya Mahfud mengutip perkataan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As Siddiq, 15 abad yang lalu. Mahfud meminta agar dirinya dibantu jika benar dan diingatkan jika salah.

"Terngiang dalam ingatan saya perkataan Abu Bakar As Siddiq ketika beliau diangkat sebagai kholifah. Beliau mengatakan, apabila selama saya memimpin dianggap benar, maka tolonglah saya. Tapi kalau salah ingatkan saya," kata Mahfud.

Mahfud juga menegaskan, meskipun dirinya berasal dari parpol tertentu, namun dia akan tetap mempertahankan independensi dan imparsialitas MK.

"Karena latar belakang saya orang parpol, tidak harus sama dengan asal institusi (parpol). Hakim tidak bisa didikte siapapun. Ini lembaga kebanggaan. Kami menyadari tanggung jawab kami sangat berat," ujar mantan politisi PKB itu.

Upacara pelantikan itu dihadiri antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Koordinator Polhukam Widodo AS, Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga, Wakil Ketua KPK Candra Hamzah, Alwi Shihab, dan beberapa pejabat TNI serta anggota DPR dan DPD lainnya.-Chairina Fatia- (sho/asy)

http://www.jimly.com/kegiatan/show/225

Sumber www.detik.com
Foto Dok Humas MK

HAKEKAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM

2008-07-10T02:48:00.001+07:00

Salah satu yang dipelajari dari objek materi adalah manusia. Manusia memiliki kelebihan-kelebihan di bandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Salah satu kelebihannya adalah rasa keingintahuannya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan sesuatu yang telah diketahui manusia itu disebut sebagai pengetahuan.

Jika dilihat dari sumber perolehannya, maka pengetahuan dapat dibeda-badakan, antara lain: apabila pengetahuan diperoleh melalui indera, maka disebut pengetahuan indera (pengetahuan biasa). Jika diperoleh dengan mengikuti metode dan system tertentu serta bersifat universal, maka disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Dan jika pengetahuan diperoleh melalui perenungan yang sedalam-dalamnya (kontemplasi) hingga sampai pada hakikatnya, maka muncullah pengetahuan filsafat.

Apabila kita kaji kepustakaan mengenai filsafat hukum, maka dapat ditemukan berbagai macam definisi yang berbeda tentang filsafat hukum antara lain sebagai berikut:

v Menurut Soetikno

Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia inginmengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.

v Menurut Satjipto Raharjo

Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asa, peraturan, bidang serta system hukumnya sendiri.

v Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan.

v Menurut Lili Rasjidi

Filsafat hukum berusaha membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera” sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normative, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi “dasar hukum” dan “etis” bagi berlakunya system hukum positif suatu masyarakat (seperti grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman yang menganut aliran-aliran seperti Neo kantianisme).

Berfilsafat hukum merupakan kegiatan berfikir yang dilakukan secara mendalam dan terus menerus untuk menemukan dan merumuskan hakekat, sifat dan substansi hukum yang ideal.

Filsafat hukum adalah induk dari disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Oleh karena itu orang mengatakan juga bahwa Filsafat Hukum berkenaan dengan masalah-masalah sedemikian fundamental sehingga bagi manusia tidak terpecahkan, karena masalah-masalah itu akan melampaui kemampuan berfikir manusia. Filsafat Hukum akan merupakan kegiatan yang tidak pernah berakhir, karena mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terhadapnya hanya dapat diberikan jawaban, yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru.

Menurut M. van Hoecke, filsafat Hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum (WAT IS RECHTSTEORIE, 1982: 83-87). Dalam filsafat dibahas pertanyaan-pertanyaan terdalam berkenaan makna, landasan, struktur, dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam Filsafat Hukum juga dibedakan berbagai wilayah bagian antara lain:

1) Ontologi Hukum: penelitian tentang hakiakt hukum dan hubungan antara hukum dan moral;

2) Aksiologi Hukum: penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan, dsb;

3) Ideologi Hukum: pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;

4) Epistemologi Hukum: penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang “hakikat” hukum dimungkinkan;

5) Teologi Hukum: menentukan makna dan tujuan dari hukum;

6) Teori-ilmu dari hukum: ini adalah filsafat sebagai meta-teori tentang Teori Hukum dan sebagai meta-teori dari Dogmatika Hukum;

7) Logika Hukum: Penelitian tentang kaidah-kaidah berfikir yuridik dan argumentasi yuridik. Bagian ini sering dipandang sebagai suatu bidang studi tersendiri, yang telah melepaskan diri dari Filsafat Hukum.

Penetapan tujuan filsuf hukum adalah murni teoretikal dan juga pemahaman teoretikal ini penting untuk praktek hukum, karena praktek hukum itu selalu dipengaruhi (turut ditentukan) oleh pemahaman tentang landasan kefilsafatan hukum. Perspektif filsuf hukum adalah internal. Ia dalam diskusi hukum justru ingin membuktikan pandangan-pandangan pribadinya sendiri, berkaitan erat dengan nilai-nilai, yang ada pada landasan kaidah hukum. Akhirnya, tiap Filsafat Hukum tersusun atas proposisi-proposisi normative dan evaluatif, walaupun proposisi-proposisi informative juga ada di dalamnya.

Manfaat Mempelajari Filsafat Hukum:

Karena filsafat hokum memiliki empat sifat yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Yaitu: Pertama , filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Dengan cara berfikir holistik, maka setiap orang yang mempelajari Filsafat Hokum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Kedua, filsafat hokum juga memiliki sifat yang mendasar. Yaitu dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berfikir kritis dan radikal. Ketiga, sifat filsafat yang spekulatif yang mengajak mempelajari filsafat hokum untuk berfikir inovatif, yaitu selalu mencari sesuatu yang baru. Keempat, sifat filsafat yang reflektif kritis yaitu berguna untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah hokum secara rasional.

POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ANTAR PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI

2008-06-25T02:52:00.001+07:00

Dalam perencanaan (planning) berisikan kegiatan antara lain peramalan, penetapan dan saran-saran, kebijaksanaan-kebijaksanaan, program-program, skedul-skedul, prosedur-prosedur, budget-budget. Dalam pengorganisasian (organizing) minuman terdapat kegiatan-kegiatan identifikasi dan pengelompokan pekerjaan, perumusan dan identifikasi tanggung jawab dan otoritas, penetapan hubungan-hubungan. Dalam pengkoordinasian (coordinating) minimum terdapat kegiatan mengimbangkan, penetapan waktu, pengintegrasian. Dalam memotifasi (motivating) terdapat kegiatan-kegiatan pemilihan, komunikasi, partisipasi, penilaian, konseling, melatih, memberikan imbalan, mengarahkan, memberhentikan. Dalam kegiatan mengawasi (controlling) terdapat kegiatan-kegiatan penetapan standar prestasi, pengukuran, penafsiran, dan tindakan perbaikan.

Dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya perikanan perencanaan dimaksud merupakan perencanaan pemanfaatan sumber daya perikanan. Untuk menyusun perencanaan pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut perlu ditetapkan tujuan yang kongkrit mengenai visi dan misi sekaligus menetapkan pilihan-pilihan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan sumber daya ikan berarti terlebih dahulu disusun perencanaan penangkapan, beberapa yang dapat ditangkap dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), untuk itu wajib ditetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan cara penangkapan atau alat tangkap yang diperlukan, bahkan memuat fak tor-faktor pendukung penangkapan ikan.

Merencanakan pengelolaan sumber daya perikanan juga memuat pengendalian dan pengawasan dan untuk melaksanakan perencanaan tersebut selanjutnya diperlukan aspek monitoring, controlling dan surveillance serta investigation. Dengan kegiatan perencanaan itu dapat diperoleh data, informasi dan fakta yang dapat berfungsi sebagai bahan statistik perikanan serta untuk pengawasan dan penegakan hukum.

A. Faktor Dan Bentuk Penyebab Konflik Pengelolaan Sumber Daya Laut Antar Pemerintah Daerah/ Provinsi

Faktor Penyebab Konflik

Hal-hal yang menjadi faktor penyebab munculnya konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya laut termasuk perikanan antar pemerintah daerah/ propinsi adalah:

a)Belum adanya ketegasan pelaksanaan wewenang pemerintah daerah propinsi/ kabupaten/ kota untuk mengelola sumber daya laut. Termasuk kewenangan mengelola sumber daya perikanan. Ketegasan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (7) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang masih harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, aturan hokum yang sampai saat ini belum ada.

b) Kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya laut terutama perikanan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Karena materinya dapat mengakibatkan “overlapping” antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

c)Pembagian zona penangkapan ikan melalui Keputusan Menteri Pertanian No.392/KPTS/IK.120/4/1999 Tentang jalur-jalur penangkapan ikan yang berlaku untuk setiap nelayan diseluruh perairan nasional, tidak dibatasi dengan pembatasan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah / Propinsi dalam penangkapan ikan.

bentuk konflik

bentuk-bentuk konflik kepentingan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut termasuk perikanan antar pemerintah daerah/ propinsi adalah:

a) terjadinya perebutan sumber daya alam terutama perikanan yang terdapat di wilayah perbatasan antara daerah termasuk di dalamnya kawasan konservasi sumber daya perikanan oleh masyarakat hokum adat

b) terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam hal pengeluaran izin pengelolaan sumber daya alam terutama perikanan.

c) Terjadinya konflik batas antar daerah/ propinsi yang satu dengan lainnya. Terutama konflik antar nelayan terkait dengan wilayah penangkapan ikan yang terjadi di wilayah perbatasan antar daerah/propinsi.

B. Alternatif Dan Pengaturan Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumber Daya Laut Antar Pemerintah Daerah/ Provinsi

Alternatif penyelesaian konflik dan pranata hokum untuk mengatur penyelesaian konflik Pengelolaan Sumber Daya Laut antar Pemerintah Daerah/ Provinsi

1. Alternatif Penyelesaian Konflik

a) kerjasama antara Pemerintah Daerah/Profinsi yang satu dengan lainnya dalam pengelolaan sumber daya laut terutama perikanan

b) Koordinasi kelembagaan dan penegakan hokum dalam pengelolaan sumber daya laut terutama ikan

2. Pranata hokum untuk mengatur penyelesaian konflik

Salah satu faktor pranata hokum yang menjadi acuan Pemerintah Daerah/ Provinsi untuk mengatur penyelesaian konflik antar daerah dalam mengelola sumber daya laut meliputi pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka disentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan oleh masing-masing Pemerintah Daerah/ Provinsi. pengaturannya diwujudknan dalam bentuk aturan hokum berupa Peraturan Daerah sesuai ketentuan Pasal 136 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan hokum lainnya yang mengatur penyelesaian konflik kewenangan antara Pemerintah Daerah/Propinsi dalam mengelola sumber daya laut terutama perikanan adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya perikanan diatur pada BAb XI Pasal 65 tentang penyerahan urusan dan tugas pembantuan

Dari tumusan ketentuan Pasal 65 UU Nomor 31 Tahun 2004 dikaitkan dengan Pasal 10 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dinyatakan bahwa Pemda dalam mengelola urusan perikanan didasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan hal in perlu diatur dalam Perda.(Sri Winarsih,2008)

PERBANDINGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ”PRODUCT LIABILITY DAN STRICT LIABILITY” INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

2008-06-25T02:46:00.001+07:00

Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha atau produsen yang menyebutkan bahwa:

Pasal 6 UU No.8 Th.1999 yang di maksud Hak Pelaku Usaha adalah:

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak pelaku usaha barulah dapat dituntut oleh pelaku usaha sepanjang kewajiban-kewajiban pelaku usaha sudah dilaksanakan dengan baik. Jika belum maka pelaku usaha tidak layak menerima hak tersebut tetapi justru harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggung jawabkan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha. (Ali Mansyur,2007)

Karena hak-hak yang di berikan Undang-undang kepada pelaku usaha merupakan konsekuensi yang logis dari kewajiban yang dilakukan oleh pelaku uasaha yang merupakan wujud dari tanggung jawab pelaku usaha. Maka pelaku usaha dalam hal ini harus melakukan kewajibannya dengan baik, karena jika tidak maka layak untuk mendapatkan sanksi. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam UU No.8 Th 1999 dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen tetapi terdapat tanggung jawab masing-masing. Atas dasar keterkaitan yang berbeda maka pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen dengan tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi.sedangkan konsumen hubungannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.

Maka dalam hal tersebut diatas pelaku usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-barang yang dibeli oleh konsumen terdapat:

1. konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen.

2. produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.

3. bahaya terjadi tetapi tidak diketahui sebelumnya.

Ada 3 (tiga) ciri-ciri dari pemasaran barang-barang produksi yang merupakan sifat melawan hukum yaitu:

memasarkan barang-barang yang berbahaya atau tidak masuk akal (yang seharusnya tidak dipasarkan = onredelijk)
keadaan dan proses yang melengkapi adanya perbuatan yang melawan hukum ( misalnya kesalahan dalam konstruksi, pembuatan, pemasangan, pengawasan, instruksi, dll).
pemakaian secara normal dari barang itu dan dipercaya betul dari keadaan yang baik dari barang itu.(Purwadi Patrik,1995)

Tanggung jawab produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistematika hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan tanggung jawab produk sebagai bagian dalam hukum perikatan, hukum perbuatan melawan hukum (trot law), hukum kecelakaan (ongevallenrecht, casuality law), dan ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari hukum konsumen. Pandangan yang lebih maju mengatakan tanggung jawab produk ini sebagai bagian hukum tersendiri (product liability law).

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya:

pelanggaran jaminan (breach of warranty);
kelalaian (negligence); dan
tanggung jawab mutlak (strict liability).

Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah bentuk khusus dari trot (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada kesalahan. tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Karenanya, prinsip strick liability ini disebut juga dengan liability without fault. (Agnes M.Toar,1989)

Di Indonesia konsep strict liability (tanggung gugat mutlak, tanggung jawab resiko) secara implisit dapat di temukan dalam pasal 1367 dan pasal 1368 KUH Perdata. Pasal 167 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Misalnya seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Menerapkan pasal 1367 KUH Perdata seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cukup berani, yetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata yang berada di bawah pengawasannya pada pasal 1367 KUH Perdata itu dapat dipandang sebabai factor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang. (Janus Sidabolak,2006)

Dengan mempergunakan konsep strict liability pada bidag perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk, akan memudahkan pembuktian, yang pada akhirnya benar-benar memberikan perlindungan kepada konsumen. Ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan produsen pada posisi yang sulit semata-mata, tetapi karena kedudukan produsen yang jauh lebih kuat dibandingkan konsumen. Antara lain disebabkan kemampuan pengusaha di bidang keuangan, kemajuan teknologi industri yang amat pesat, dan kemampuan pengusaha untuk memakai ahli hukum yang terbaik dalam menghadapi suatu perkara. (Koesnadi Hardjasoemantri,1992) Alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan atau memakai konsep strict liability dalam perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk adalah dengan melihat pada tujuan dari perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan mengandung arti memberi kemudahan bagi konsumen untuk mempertahankan dan atau memperoleh apa yang menjadi haknya. Menurut shidarta, dengan memberlakukan konsep pertanggungjawaban mutlak, maka apa yang diharapkan dari perlindungan konsumen dapat tercapai sebab pihak konsumen yang akan dilindungi itu aka dapat dengan mudah mempertahankan atau memperoleh haknya jika dibandingkan dengan konsep kesalahan, dimana konsumen masih di bebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan produsen.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dasar hukum yang dipakai oleh konsumen untuk mempertahankan haknya yaitu dengan menuntut ganti kerugian atas dasar pasal 4 dan 5 mengenai hak dan kewajiban konsumen. Kemudian pada pasal 6 – pasal 13 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Sedangkan pasal yang khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha/ produsen terdapat pada pasal 19, 23, 24, 25, 27 dan 28 UU No. 8 Tahun 1999. ketentuan bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap produk (product liability) dan (strict liability) di Negara Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 19 UU No.8 Th 1999:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada pasal 19 diatas, menjelaskan tentang tanggung jawab produsen (pelaku usaha) yang merupakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan, sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata, hanya saja sepanjang pelaku usaha benar-benar bersalah, dan memenuhi unsure-unsur dalam pasal tersebut. Namun jika produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan pada pihaknya tetapi pada pihak konsumen, maka resiko di tanggung sendiri oleh konsumen.

Di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, investigasi Ralp Nader seorang public interest lawyer yang mengabdi pada gerakan konsumerisme sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Amerika sampai tahun 1960-an, bukanlah karena human error dari pengemudi, melainkan karena cacadnya rancang bangun mobil.

Hasil penyelidikannya berjudul Unsafe at Any Speed yang terbit pada tahun 1965 membuatnya berhadapan dengan General Motor (GM), produsen Ford Pinto. Akhirnya pada tahun 1969, pemerintah melalui Federal Trade Commission (FTC) memerintahkan penarikan 4,9 juta unit kendaraan bermotor produksi GM dengan alas an cacad produk. Kesemuanya ini berhasil diperjuangkan Ralp Nader sebagai tokoh konsumerisme bersama-sama para aktivis lainnya di USA; setidaknya kini product liability dan strict liability semakin kokoh dalam sistem hukum di Amerika Serikat.

Di Amerika, Istilah Product Liability (Tanggung Jawab Produk) baru dikenal sekitar 60 tahun yang lalu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat, sehubungan dengan dimulainya produksi bahan makanan secara besar-besaran. Baik kalangan produsen (Prducer and manufacture) maupun penjual (seller, distributor) mengasuransikan barang-barangnya terhadap kemungkinan adanya resiko akibat produk-produk yang cacat atau menimbulkan kerugian tehadap konsumen.

Berkenaan dengan masalah cacat (defect) dalam pengertian produk yang cacat (defective product) yang menyebabkan produsen harus bertanggung jawab dikenal tiga macam defect yaitu:

1. Production/manufacturing defects,

yaitu apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan sehingga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen.

2. design defects

yaitu apabila bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang diharapkan oleh konsumen biasa atau bila keuntungan dari disain produk tersebut lebih kecil dari risikonya.

3. warning or instruction defects

yaitu apabila buku pedoman, buku panduan, pengemasan, etiket (labels), atau plakat tidak cukup memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman.

Tentang pengertian product liability dapat dikemukakan definisi sebagai berikut:

Hursh mengemukakan bahwa:

“product liability is the liability of manufacturer, processor or non-manufacturing seller for injury to the person or property of a buyer or third party, caused by product which has been sold”.

Selanjutnya, Perkins Coie mengemukakan bahwa:

Product Liability: The liability of the manufacturer or others in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of product. Sedangkan dalam convention on the Law Applicable to Products Liabilit”.

Dalam The Hague Convention, , article 3 disebutkan bahwa:

“This convention shall applay to the liability of the following persons:

1. manufacturers of a finished product or of a component part;

2. producers of a natural product;

3. suppliers of a product; and

4.other persons, including repairers, and warehousemen, in the commercial chain of preparation or distribution of a product. It shall also apply to the liability oh the agents or employees of the persons specified above.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

Di Amerika Serikat, seseorang yang menjual suatu barang dalam kondisi yang cacat bertanggung jawab kepada konsumen. Pembuat barang, penjual, retailer adalah termasuk dalam pengertian seseorang yang menjual barang. Dalam berbagai kasus di Amerika Serikat, terutama setelah kasus Henningsen,18 (delapan belas) negara bagian menerapkan prinsip strict liability, tanpa negligence dan “privity of contract” terhadap produsen dari beberapa produk seperti: Automobile, Combination Power Tool, Alumunium Rocking Chair, dan produk asbes.

Strict Liability di Amerika Serikat.

Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku. Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium caveat emptor (konsumen bertanggung jawab telah ditinggalkan) dan kini berlaku caveat venditor (pelaku usaha bertanggung jawab).

Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat pada umumnya tanggung gugat tidak lagi didasarkan pada kesalahan produsen dengan beban pembuktian pada konsumen tapi pada produsen atau tanggung gugat atas dasar strict liability yaitu tanggung gugat yang terlepas dari kesalahan, sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini.

Penerapan strict liability tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko kerugian/kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk yang mereka beli, dan makin kompleks produk tersebut, makin sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan.

Dengan demikian, konsumen harus percaya pada integritas dan kompetensi dari masyarakat bisnis yang ada. Sementara sejarah telah mengajarkan bahwa tanggung gugat berdasarkan kelalaian tidak cukup memberikan penyelesaian untuk konsumen yang dirugikan dan tidak mampu berbuat banyak untuk merangsang perhatian yang lebih besar dalam proses produksi di pabrik. Demikian pula, pembebanan strict tort liability didasarkan pertimbangan bahwa pabrikan (produsen pembuat) atau penjual selalu diperlengkapi dengan lebih baik daripada konsumen untuk tahan terhadap konsekuensi ekonomi dari kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat. (Jerry j Philips,1993)

Disamping itu, Supreme Court New Jersey memberikan alasan tambahan untuk penerapan strict liability tersebut, dan untuk menolak pembelaan berdasarkan state of the art, yaitu dengan mempertimbangkan besarnya investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan industri untuk mengadakan penelitian keamanan produk. Demikian pula pengertian pengetahuan keilmuan, seperti yang dipahami, mengacu tidak kepada yang secara nyata diketahui pada waktu itu, tetapi apa yang bisa diketahui pada waktu itu.

Pembebanan tanggung gugat berdasarkan strict liability juga dapat dilihat dari pendapat Traynor yang menyatakan bahwa seharusnya sudah ditiadakan (usaha) pembuktian negligence,, dan diakui bahwa produsen bertanggung gugat mutlak atas produknya yang cacat. Pendapat ini akhirnya menjadi mantap dan berhasil mempengaruhi sebagian besar pengadilan.

Selanjutnya Traynor mengemukakan suatu aturan umum yaitu:

“A manufacturer is strictly liable in tort when an article he place_ on the market, knowing that it is to be used without inspection for defects, proves to have a defect that causes injury to a human being”.

Dalam prinsip strict liability, Roszkowski mengatakan:

“A person is said to be strictly liable if legal responsibility is imposed even though he or she has not acted intentionality and has exercised the utmost care to prevent the harm.”

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Produsen dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan oleh karena itu produsen harus mengganti kerugian itu. Dan sebaliknya, produsenlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, yaitu bahwa ia telah melakukan produksi dengan benar, melakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib ia ambil, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan duty of care.

Selain itu, faktor yang juga menentukan perkembangan ajaran strict liability di Amerika Serikat adalah Restatement of Tort yang kedua, yang antara lain memuat dua bagian yang dimaksudkan sebagai kodifikasi strict product liability di Amerika Serikat. Kedua bagian yang dimaksud adalah Pasal 402 A Restatement of Tort yang memuat peraturan tentang tanggung gugat objektif penjual untuk kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat dan 402 B Restatement of Tort mengenai tanggung gugat penjual mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak mempunyai sifat-sifat sesuai yang dipublikasikan oleh penjual.

Penerapan strict liability terhadap produsen ini akan banyak memberikan perlindungan kepada konsumen karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen pada saat terjadi kerugian akibat penggunaan suatu produk.
Walaupun secara umum di Amerika Serikat diterapkan strict liability, namun pembuktian dapat dibebankan kepada penggugat/konsumen dalam hal terjadi kelakuan yang salah dari penggugat yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang berarti bahwa apabila penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kelakuan yang salah, maka ganti kerugian tidak dapat diberikan kepadanya atau paling tidak pemberian ganti kerugian itu dibatasi untuk jumlah tertentu.(Jerry J Philips,1993)

Tipe kelakuan salah dari konsumen yang dapat menghalangi pemberian/ pembatasan pembatasan ganti kerugian kepada konsumen tersebut adalah ikut lalai, asumsi risiko, dan penyalahgunaan yang termasuk perubahan produk. Ikut lalai jika konsumen gagal untuk menjaga keselamatannya sendiri. Asumsi risiko adalah suatu konfrontasi yang diketahui dan dengan sukarela terhadap suatu risiko yang telah dipahami. Sedangkan penyalahgunaan adalah penggunaan yang salah suatu produk baik yang terduga maupun yang tak terduga.

Ikut lalai biasanya dilukiskan sebagai suatu tingkah laku yang bisa disebut sebab hukum, yang ikut menambah tim¬bulnya kerugian penggugat. Biasanya tingkah laku demikian dipandang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang seha¬rusnya diikuti oleh penggugat untuk melindungi dirinya sendiri. Pembuktian tentang ikut lalainya penggugat ini pada umumnya digunakan dalam hal penggugat tidak memikul resiko yang secara rasional sebenarnya harus dipikulnya.

Sedangkan asumsi risiko, adalah bahwa dalam hal-hal berikut seorang dianggap menerima menerima resiko, yaitu:

a. penggugat secara eksplisit membebaskan tergugat dari kewajiban berhati-hatinya;

b. Jika penggugat mengetahui tentang risiko yang ditimbul¬kan oleh kelalaian tergugat, akan tetapi penggugat dengan tingkah lakunya secara sukarela memikul risiko yang bersangkutan, yakni jika penggugat mengetahui cacatnya produk tapi tetap menggunakannya.

Ikut lalai dan asumsi risiko biasanya diperlakukan sebagai pembelaan, dengan beban pembuktian pada tergugat (produsen). Ini berarti bahwa apabila penggugat tidak dapat memberikan bukti lawan bahwa dirinya tidak ikut lalai dalam me¬nimbulkan kerugian, maka gugatannya akan ditolak seluruhnya atau sebagian. Ikut lalai ditentukan oleh suatu standar objektif sedangkan asumsi risiko didasarkan pada pengetahuan subjektif dari apa yang penggugat benar-benar ketahui.

Penyalahgunaan diperlukan sebagai suatu pembelaan yang disetujui oleh beberapa pengadilan, dan yang lain menempat¬kan beban pembuktian pada penggugat untuk membuktikan tidak adanya penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini biasanya tidak diperlakukan sebagai penghalang pemberian ganti kerugian kecuali penyalahgunaan tersebut merupakan penyalahgunaan yang tak terduga. Dengan demikian pe¬nyalahgunaan yang tak terduga merupakan suatu penghalang pemberian ganti kerugian kepada penggugat (konsumen). sedangkan penyalahgunaan yang terduga tidak merupakan penghalang pemberian ganti kerugian.

Pengertian kesalahan sendiri dari konsumen yang menye¬babkan kerugian tersebut, termasuk di dalamnya adalah kesalahan orang yang menjadi tanggung gugatnya. Namun adanya kesalahan sendiri dari konsumen tersebut harus ditinjau secara kasuistis tentang berat ringannya agar produsen tidak dapat dengan mudah melepaskan tanggung gugatnya.

Menurut Hofmann, penghitungan tanggung gugat dan masing-masing kesalahan dari si pelaku clan pihak yang dirugikan dalam hal pihak yang dirugikan turut bersalah dalam menimbulkan kerugian, ada tiga pilihan pokok, yaitu:

a. dihapuskan sama sekali tanggung gugat pada tiap kesalahan sendiri dari pihak yang dirugikan;

b. tanggung gugat dihapuskan hanya kalau kesalahan sendiri lebih besar daripada kesalahan pihak lawan, kalau tidak, maka tanggung gugat sepenuhnya pada pihak lawan;

c. pengurangan tanggung gugat yang didasarkan pada perbandingan kesalahan yang dibuat oleh para pihak.

Pilihan (c) inilah yang pertama kali dipakai oleh Hoge Raad dalam putusannya pada tahun 1916, dan diterapkan selanjutnya oleh pengadilan. Hal ini dilakukan dengan analogi bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 B.W., dapat dilakukan oleh beberapa gang, dan kewajiban mengganti kerugian diukur dari kesalahan tiap orang yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan disamakan dengan salah seorang dari mereka.

Dengan demikian, kewajiban untuk berhati-hati bukan hanya dibebankan kepada produsen, tetapi juga kepada konsumen. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Knottembelt bahwa kewajiban untuk berhati-hati ini bukan hanya dibebankan kepada produsen berdasarkan kepatutan, tetapi juga kewajiban ini ditujukan terhadap konsumen sebagai pencegahan timbulnya kerugian. (Nurhayati Abbas,1990)

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN

2008-06-25T02:34:00.001+07:00

System pembayaran kontribusi tersebut harus dilakukan melalui otorita dasar laut internasional dan lembaga internasional ini yang akan membagikan kepada Negara peserta konvensi yang didasarkan pada criteria pembagian yang adil dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan Negara-negara berkembang, khususnya Negara-negara yang perkembangannya masih paling rendah dan Negara-negara pantai.

Umumnya landas kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur daloam Undang-undang Nomor 4/prp/Tahun 1960 yaitu wilayah diluar 12 mil laut dengan kedalaman sampai 200 meter atau lebih di mana masih mungkin di selenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Sedangkan kekayaan alam yang dapat dilakukan eksploitasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, adalah mineral dan sumber tak bernyawa lainnya, di dasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan orgasme hidup yang termasuk dalam jenis silindir, yaitu orgasme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik di atas maupun di bawah dasar laut atau tak dapat bergerak, kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia mempunyai kekuasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dan kekayaan alam itu milik Negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam, harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Adanya kebijakan tersebut, bagi Pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukannya pengawasan yang diperlukan, agar hal-hal yang dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini, namun di sisi lain dengan adanya kebijakan tersebut, pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan/ aturan yang ada.

Aspek hokum yang terdapat dalam pengelolaan sumberdaya alam di landas kontinen yaitu dimungkinkan dalam pelaksanaannya akan terjadi pelanggara. Pelanggaran atas ketentuan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia akan mendapat ganjaran berupa:

Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun, dan/atau
Denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1973.

Pelanggaran dengan ancaman tersebut di atas dikenakan terhadap:

Pelanggaran atas ketentuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam.
Pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan penyelidikan ilmiah kekayaan alam

dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber kekayaan alam di laut kontinen Indonesia, sehingga menimbulkan pencemaran atas:

air laut di landas kontinen Indonesia
melupnya pencemaran

Kemudahan yang diberikan dalam melaksanakan eksplorasi maupun eksploitasi sumber-sumber kekayaaan alam dapat diperoleh berupa:

· dapat dibangunnya instalasi-instalasi di landas kontinen.

· Dapat digunakannya kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya untuk kepentingan kegiatan

· Dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan instalasi-instalasi atau alat-alat yang ada.

Agar semua instalasi dan alat-alat tersebut dapat dihindari dari gangguan-gangguan yang dilakuakn pihak ketiga, maka untuk perlindungannya bagi Pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan suatu daerah terlarang.

Setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/ atau alat-alat lainnya yang dapat dilandas kontinen dan/atau di atasnya. Untuk kepentingan perlindungan dan pengamanan tersebut di atas, pemerintah menetapkan daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu dengan maksud kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau membuang sesuatu.

Berkaitan dengan wilayah tersebut, dalam pasal 9 nyata ditegaskan, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan yuridiksi Negara Indonesia, sehingga terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi di atas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada dilandas kontinen dan/atau di atas landas dengan maksud untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di atas landas-landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal bersangkutan, akan diberlakukan hokum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia.Sedangkan atas penempatan instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah kepulauan Indonesia.

Pelaksanaan ekspolorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen sepenuhnya menjadi wewenang negara pantai, dengan memperhatikan batasan-batasan yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara pantai dan adannya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan-kepentingan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam, akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintahan untuk menyelesaikannya.

Dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut di atas diberlakukan segala peraturan perundangan yang ada dan relevan dengan masalahnya, tindakan sepihak dari pemerintahan Indonesia dapat dilakukan dengan mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:

menghentikan sementara waktu kegiatannya
mencabut izin usaha untuk tidak melakukan usahannya di wilayah landas kontinen Indonesia.

Selain aspek hokum tersebut diatas, dalam tulisan ini juga dibahas mengenai aspek hukum pengelolaan sumber daya alam di landas kontinen yang lainnya. Pokok bahasan masalah ini meliputi:

A. Kewenangan Negara Pantai

Istilah daratan kontinen yang digunakan untuk pengertian continental shelf dan istilah landas kontinen, hal ini menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam naskah pidato pengukuran jabatan Guru besar dalam ilmu internasional pada Universitas Pejajaran Bandung, tanggal I Maret 1967 yang diungkapkan bahwa:”Untuk membedakan dua pengertian yang berlainnya berisi di dalam bahasa Indonesia digunakan datarn kontinen untuk pengertian continental shelf dalam arti geologis, sedangkan pengertian hokum yang kemudian berkembang daripadannya dinamakan landas kontinen.

Dari ungkapan di atas merupakan batasan makna dan menghindari kemungkinan terjadinya kerancuan dalam pemakainnya, terutama dataran kontinen maknannya berkaitan dengan fisit wilayah kontinen.

Berkaitan dengan masalah wilayah dataran kontinen, bagi Negara pantai yang bersinggungan dengan daratan kontinen dapat mempergunakan kewenangannya yang sekaligus bertanggungjawab atas wilayah tersebut. Kewenangan yang dimiliki negara pantai berupa tindakan-tindakan untuk mengambil kebijakan atas hak-haknya yang digunakan untuk membangun maupun memelihara instalasi-instalasi, tidak akan mempengaruhi adanya:

1. Luasnya lautan bebas yang sah pada perairan itu.

Dengan adanya hak-hak Negara pantai atas daratan konstinental tidak mempengaruhi akan lautan bebas dan udara di tasnya.

2. Teriotorial negara.

Instalasi dan alat-alat yang ada berada di bawah kekuasaan Negara pantai, namun instalasi dengan peralatannya ini bukan berstatus berbagai pulau-pulau atau bagian pulau sehingga tidak mempunyai daerah territorial tersendiri, yang berarti luas laut territorial dari Negara pantai tidak menngalami perubahan.

3. pemasangan saluran pipa. Instalasi-instalasi atau kabel-kabel dibawa laut atau alat-alat lainnya yang berakiatan untuk melakuakan eksplorasi dataran continental dan melakukan eksploitasi sumber alam tidak merintangi dan dalam pemeliharaanya.

4. melakukan usaha-usaha penyelidikan didataran continental. Memperhatikan bahwa permohonan penyelidikan diajukan oleh suatu lembaga yang memenuhi persyaratan dan penyelidikan dilakukan secara ilmu pengetahuan murni tentang sifat-sifat fisik atau biologi dari dataran continental.

Dalam penyelidiakn ini Negara pantai mempunyai hak untuk:

a. ikut serta dalam penyelidikan , atau

b. keikutsertaannya dengan cara mewakilkan

Pemasangan berbagai instalasi dan alat-alat yang digunakan untuk keeprluan suatu Negara sama sekali tidak mempengaruhi territorial suatu Negara, namun bentuk-bentuk eksplorasi ataupun eksploitasi sember kekayaan alam harus tatp memperhatikan kondisi lingkungan dengan selalu mengupayakan langkah-langkah berupa:

pencegahan terjadinya pencemaran air laut dilandas kontinen maupun udara di atasnya.
pencegahan meluapkannya pencemaran apabila telah terjadi pencemaran.

Dengan telah terjadinya pencemaran merupakan kewajiban bagi Negara atau badan pengelolaan sumebr kekayaan alam untuk menghentikan pencemaran dan memulihkan kembali seperti keadaan semula.

Yuridiksi Negara pantai yang berkaitan dengan wilayah Indonesia diberlakuakn hokum nasional Indonesia sepanjang:

Pembuatan dan peristiwanya terjadi pada, di atas atau dibawah instalasi-instalasi atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen untuk eksploitasi kekayaan alam.
perbuatan dan peristiwanya terjadi di daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi atau alat-alat dan kapal-kapal.

Untuk instalasi-instalasi maupun alat-alat yang dipergunakan eksploirasi dan eksploitasi sumebr-sumber kekayaan alam dilandas kontinen indoenswia, merupakan daerah pabean Indonesia (Pasal 9 Undang-undang Nomer 1 tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia).

B. Pengaturan Garis Batas Landas Kontinen

Pengaturan tentang garis batas landas kontinen dalam konvensi tentang landas kontinen 1958.

Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 mengatur tentang penentuan garis batas landas kontinen antara dua Negara atau lebih, dalam Pasal 6 ayat (1, 2, 3) dan Pasal 7.

Pasal 6 ayat 1:

Mengatur tentang garis batas landas kontinen antara dua Negara atau lebih yang berdekatan atau berbatasan tetapi yang pantainya berhadapan satu dengan lainnya.

Pasal 6 ayat 2:

Mengatur secara serupa yakni dengan menyatakan bahwa garis batas landas kontinen antara dua Negara yang secara geografis saling berdampingan, ditentukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang merupakan manifestasi dari kata sepakat antara mereka.

Pasal 6 ayat 3:

Mewajibkan kepada para pihak yang telah mencapai persetujuan seperti ditentukan dalam pasal 6 ayat 1 dan 2, supaya menggambarkan atau membuat peta tentang garis batas landas kontinen mereka itu dalam bentuk peta-peta dan bentuk geografi sebagai referensi dan referensi itu harus dibuat untuk menetapkan titik-titik identifikasi yang permanent pada daratan.

Pasal 7:

Menentukan bahwa apa yang ditentukan di dalam pasal-pasal itu tidak menghalang-halangi hak dari Negara pantai untuk mengeksploitasi tanah di bawahnya dengan cara membuat terowongan dari kedalaman air di atas tanah tersebut.

Konvensi-konvensi Hukum Laut 1958 merupakan hasil Konperensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB I, yang diadakan pada 24 Pebruari hingga 27 April 1958, dihadiri oleh 86 negara. Konvensi-konvensi Hukum Laut 1958 ini menghasilkan 4 (empat) buah dan salah satunya adalah Konvensi mengenai Landas Kontinen (“Convention on the Continental Shelf”). Secara lengkap pengertian landas kontinen dimuat dalam pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen berbunyi sebagai berikut :

“ For the purpose of these articles, the term “continental shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or beyond that limit, to where the depth of the superjacent water admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of islands”.

Dari rumusan pasal 1 tersebut, landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang berdekatan dengan pantai yang merupakan bagian terluar dari laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu untuk tujuan eksploitasi sumber daya alam dasar laut dan tanah di bawahnya yang berdekatan dengan pantai pulau-pulau.

Pada tahun 1958 Konferensi Geneva tentang dua puluh negara, beberapa tindakan mereka berisi tentang tuntutan hak dan kedaulatan wilayah mereka sendiri. Pada tahun 1958 konferensi tentang negara pantai harus dapat menikmati hak mereka di atas landas kontinen mereka adalah berlaku umum. Konvensi Landas Kontinen yang diadopsi oleh konferensi dengan ketentuan bahwa hak tersebut seharusnya berisi tentang kedaulatan untuk tujuan penyelidikian dan. pemanfaatan sumber daya landas kontinen tersebut.(CSC, bagian 2). Maka yang berlaku adalah prinsip tentang] negara pantai yang benar atas landas kontinen, menetapkan bahwa pada tahun 1969, hanya 18 tahun setelah penganugerahan Abu Dhabi, ICJ dalam pertimbangannya pada kasus Landas Kontinen Laut utara yang menyatakan bahwa:

”Hak negara pantai menyangkut area landas kontinen yang membuat suatu perpanjangan alami tentang wilayah daratannya ke dalam dan di bawah laut ada ipso facto dan ab initio berdasarkan kedaulatan di atas daratan, dan sebagai suatu perluasan tentang hal tersebut dalam suatu kedaulatan hak untuk tujuan penyelidikian tentang pemanfaatan sumber alam dasar lautnya. Singkatnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.”

Pengaturan tentang garis batas landas kontinen dalam konvensi hokum laut PBB 1982.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, pengaturan mengenai landas kontinen dimuat dalam BAB VI, pasal 76 sampai dengan pasal 85. Sedangkan pengertian landas kontinen perumusannya dimuat secara lengkap dalam pasal 76 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepan kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut”.

Menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mengukur lebar landas kontinen dapat ditentukan dengan beberapa alternatif, yaitu :

1) Sampai batas terluar tepian kontinen (“the continental margin”);

2) sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial apabila tepian kontinen tidak melebihi 200 mil laut;

3) sampai jarak 350 mil laut dari garis pangkal laut teritorial apabila tepian kontinen melebihi 200 mil laut, atau

4) tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (“isobath”) 2500 meter.

Dengan demikian berarti lebar landas kontinen dari suatu negara pantai tergantung pada konfigurasi tepian kontinen (“continental margin”)nya. Oleh karena itu suatu negara pantai dapat menetapkan lebar landas kontinen yang berbeda-beda disekeliling laut wilayahnya.

Di samping detailnya rumusan di dalam Konvensi 1982 membuat ruang ketidakpastian yang pantas dipertimbangkan. Bentuk wujud dasar laut boleh berubah seiring berubahnya waktu. Suatu kedalaman mungkin sulit untuk di ukur secara pasti, dengan cara yang sama, ketebalan sedimentary batu karang tidak mungkin diketahui, atau tidak mungkin diktahui cukup dengan meneliti untuk menentukan suatu batas sesuai dengan UNCLOS art 76 tersebut. Dalam hal agar dapat menghindari perselisihan di atas batas benua, Konvensi 1982 menetapkan suatu Komisi Pengawas sebanyak 21 orang yang ditempatkan pada atas batas Landas Kontinen tersebut (UNCLOS, Lampiran 11). Anggota yang pertama dipilih adalah pada tahun 1997, 13 negara mengusulkan untuk menetapkan suatu batas luar dari landas kontinental mereka di luar batas 200-mil harus memberitahu batas luar tersebut kepada Komisi Pengawas di dalam sepuluh tahun terakhir yang terikat oleh Konvensi dan data oceanographic dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa,.

Apa kata dunia........... ?

2008-05-03T04:33:00.003+07:00

menembus batas molekul masyarakat

Damai ...................................
Aman .......................
Adil ...........................................
Bersih ..........................
Tertib ..............................................
Aturan hukum diciptakan untuk "tersebut diatas" ..............
Bila "tersebut diatas" ............... diterjang dan dimusnahkan
Barulah kita memerlukan aturan hukum
Apabila kita tidak memerlukan semua yang "tersebut diatas"
maka populerlah sebuah istilah ..... APA KATA DUNIA.......?

2008-05-03T04:08:00.001+07:00

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Melalui Media Pers.

Di dalam pasal 8 Undang-undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”

dalam pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa dalam hal menjalankan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum yang berupa jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 5 Undang-undang No 40 tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Dalam pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informaasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Di dalam penjelasan kedua pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, apabila wartawan tersebut telah melanggar peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yaitu wartawan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mencari berita yang berdampak pada pemberitaan yang merugikan dengan memberitakan hal yang tidak sebenarnya seperti wartawan telah melanggar norma-norma agama, melanggar rasa kesusilaan masyarakat yang lebih disayangkan lagi wartawan dapat bersifat menghakimi yang mengakibatkan pencemaran nama baik atas orang yang diberitakan tersebut, maka korban yang merasa di rugikan dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menggunakan hak jawab atau hak bantah atas pemberitaan yang mencemarkan nama baiknya tersebut.

Dalam hal korban menggunakan hak jawabnya ini maka seorang korban dapat memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya tersebut, didasarkan atas pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 40 tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Pers wajib melayani hak jawab”.

Hak jawab atau hak bantah di sini dibedakan dengan hak koreksi. Yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak jawab merupakan hak seseorang untuk menjelaskan lebih jauh tentang isi suatu pemberitaan tersebut. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Bentuk hak jawab ini berupa pemuatan pelurusan atau ralat berita berdasarkan hak jawab, pencabutan berita sampai dengan pernyataan permintaan maaf redaksi karena telah menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan pencemaran nama baik si korban. Hak jawab dalam pelaksanaanya biasanya dilakukan melalui ralat atas inisiatif pihak redaksi. Namun ada pula hak jawab tersebut memuat bantahan, sanggahan atau tanggapan terhadap pemberitaan yang berupa fakta dan merugikan nama baik yang dilakukan oleh media cetak melalui kolom surat pembaca atau pemuatan berita lagi yang dilakukan oleh wartawan. Dan dapat dilakukan oleh wartawan yang merugikan tadi ataupun wartawan lainnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hak jawab, maka perlu di pahami tentang prosedur atau mekanisme pengajuan hak jawab. Adapun prosedurnya adalah dengan mengirimkan surat keberatan atau surat pernyataan lewat surat pembaca atas pemberitaan tersebut kepada redaktur atau langsung kepimpinan redaksinya, dan sekaligus disertai tembusannya ke Dewan Pers. Selain itu apabila perusahaan pers yang bersangkutan mempunyai lembaga ombusment, yaitu lembaga yang dibentuk oleh perushaan pers yang bersangkutan untuk menjaga kehormatan dan profesionlisme wartawannya, maka tembusan surat keberatan dan tuntutan pelurusan berita tersebut dikirim ke pengurus ombudsman-nya, dan lembaga inilah yang nantinya berfungsi sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi bersama-sama.

Dalam surat keberatan tersebut selain berisi pernyataan keberatan atas pemberitaan, sebaiknya disertakan pula informasi-informasi untuk pelurusan berita yang diinginkan agar dapat dimuat dengan segera. Apabila dinilai permasalahan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui korespondensi, karena ada banyak hal yang harus dibicarakan dengan redaksi maka korban bisa mengajukan surat permintaan untuk bertemu dengan redaksi yaitu untuk membicarakan masalah pemberitaan tersebut dan untuk menemukan solusinya bersama.

Redaktur yang menerima surat keberatan dari korban pemberitaan , umumnya akan membawa masalah tersebut dalam rapat redaksi untuk diputuskan penyelesaiannya. Apabila surat keberatan disertai pula dengan informasi-informasi untuk pelurusan berita atau ralat beritanya, maka redaktur biasanya akan langsung mempublikasikan surat keberatan tersebut.

Setelah tim ombusman menerima tembusan surat keberatan dan tuntutan pelurusan, maka selanjutnya akan memproses apa yang disampaikan masyarakat dengan memberikan penyelesaian secara internal dengan memberikan masukan dan koreksi ke manajeman redaksi. Karena lembaga ini bertugas untuk mencermati dan memberikan kritik dan saran terhadap pemberitaan media persnya serta menerima keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap apa yang menyangkut pemberitaan media pers tersebut.

Tim ombusdman ini juga dapat berfungsi sebagai mediator negosiasi untuk mempertemukan masyarakat atau korban yang dirugikan oleh pemberitaan dengan pihak redaksi yaitu untuk menemukan solusi yang sama- sama mmenguntungkan bagi korban yang merasa dirugikan dan bagi perusahaan pers. Lembaga ini berhak menyelidiki, mengevaluasi dan mengambil keputusan atas rekomendasi yang sifatnya mengikat, artinya yaitu manajeman redaksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dan melaporkannya secara tertulis untuk mengajukan penjelasan sekaligus pembelaan kepada tim ombudsman. Kemudian hasil pengamatan tersebut dikirimkan ke manajeman redaksi untuk ditanggapi dan menjadi bahan perbaikan media pers tersebut.

Jika hak jawab tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya atau tanggapan pihak media dipandang tidak memuaskan, maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini si korban dapat mengadukannya ke Dewan Pers. Pengaduan tersebut hendaknya spesifik dan tertulis dilampiri dengan kliping berita dan didukung dengan data-data, informasi-informasi, dokumen-dokumen atau bukti-bukti lainnya. Pihak yang menyampaikan pengaduannya hendaknya mencantumkan nama lengkap (bukan nama samaran) dan alamat yang jelas. Lembaran pengaduan berisi informasi tentang data pengaduan, data penerbitan pers yang meliputi: nama penerbitan pers, tanggal, judul tulisan, jika media cetak. Keterangan tentang hak jawab, apakah pihak pengadu sudah menyampaikan keberatan kepada penerbitan pers dan apa tanggapan atau jawaban pihak penerbitan pers.

Sedangkan dewan pers disini posisinya sebagai mediator antara penerbit pers dengan masyarakat atau korban penerbitan tersebut. Dewan pers disini bersifat independent dan adil, menekankan pada tercapainya penyelesaian informal melalui musyawarah yaitu antara pihak pengadu dengan penerbitan pers. Yang dimaksud penyelesaian informal adalah Dewan Pers mengundang pihak pengadu dengan penerbitan pers yang bersangkutan untuk membicarakan persoalan yang diadukan. Dalam musyawarah tersebut Dewan Pers sebagai penengah, dan penyelesaian kasus tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak.

Jika penyelesaian informal tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers (Komisi I), yang bertugas mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat atas pemberitaan pers dan mengamati penataan terhadap etika pers untuk meneliti, menyelidiki , dan mengevaluasi dengan seksama persoalannya. Bila perusahaan pers yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers atau peringatan kepada perusahaan pers yang dinilai melanggar kode etik.

Keputusan Dewan Pers ini bersifat non legalistic yaitu berupa anjuran atau rekomendasi yang artinya keputusan Dewan Pers berupa putusan moral atas dasar mekanisme jurnalistik kepada perusahaan pers. Dan keputusan Dewan Pers ini bersifat mengikat dan diumumkan atau dipublikasikan secara terbuka keseluruh media pers. Sehingga dapat menjadi acuan yang dapat merekomendasikan keberadaan wartawan atau perusahaan pers yang bersangkutan kepada masyarakat, apakah wartawan atau perusahaan pers tersebut melanggar Kode Etik atau tidak. Sehingga Dewan Pers dapat berfungsi sebagai penjaga dan pengawas moral pers Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.40 tahun 1999 pasal 15 yang berbunyi:

“(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independent.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b. .melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

d. memberikan pertimbangan dan mengupayahkan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

g. mendata perusahaan pers”.

Apabila korban dalam pemberitaan pers tersebut telah menggunakan hak jawab tetapi tidak diindahkan atau dilayani oleh perushaan pers yang bersangkutan maka perlindungan hukum yang di berikan kepada korban yang dalam hal ini korban pencemaran nama baik tersebut adalah, perusahaan pers yang bersangkutan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Undang-undang No.40 Tahun 1999, tentang pers pasal 18 ayat (2) yang berbunyi:

“ Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2), serta pasal 13 dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pada pasal 18 Undang-undang No.40 tahun 1999 menurut pendapat penulis pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 tersebut belum cukup memadai atau tidak seimbang dengan perasaan malu yang ditanggug korban dan keluarganya atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers tersebut, karena dalam hal ini tidak hanya korban tetapi keluarga korban pun menanggung rasa malu dan kehilangan kehormatan atas nama baiknya yang telah dicemarkan tersebut.

Menurut pendapat penulis lebih setuju memperberat ancaman pidana yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam hal ini adalah perusahaan pers yaitu ditambah pidana penjara, pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas nama baik korban. Hal ini di maksudkan agar pers dalam melakukan pemberitaan bisa lebih hati-hati dan dengan adanya sanksi tambahan tersebut maka akan dapat dijadikan pertimbangan agar dalam mengartikan suatu kebebasan tentang pers tidak kebablasan.

Hakim Agung Stewart berpendapat bahwa Amandemen pertama dan keempatbelas konstitusi sama sekali tidak meniadakan hak warganegara untuk mendapatkan ganti rugi manakala ia dicemarkan oleh para pembohong yang ceroboh. Ganti rugi sekalipun, sesungguhnya, tidak mampu menghilangkan aib yang diderita pihak ketiga akibat tulisan yang bohong itu. Namun, merupakan imbalan minimal yang pantas diterima korban.[1]

Dalam hal mengartikan tentang kebebasan pers, kebebasan pers memang mutlak ada dalam sistem pemerintah yang demokratis. Namun, semua pelaku pers harus menjunjung tinggi hukum. Kebebasan dan tanggung jawab perlu dilaksanakan secara berimbang, hak-hak pribadi warganegara tidak perlu dikorbankan hanya untuk tegaknya kebebasan pers.[2]

“Kenyataan bahwa penyebarluasan informasi dan pendapat tentang masalah yang menyangkut kepentingan umum merupakan kegiatan yang di lindungi oleh hukum, bukan berarti kegiatan itu dapat dilakukan bebas dari sanksi hukum yang dibuat untuk kepentingan sah pihak lain. Sebagai suatu bisnis, pers tidak memiliki imunitas hukum semata-mata ia adalah pers. Penerbitan pers tidak memiliki hak istimewa berupa kekebalan terhadap penerapan hukum yang berlaku umum. Pers pun tidak memiliki hak istimewa untuk mencampuri hak-hak dan kebebasan orang lain”.[3]

B. Bentuk Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Korban Pencemaran Nama Baik terhadap Pemberitaan Pers Yang Merugikan

Alur menurut hukum yang biasanya di tempuh oleh pihak yang merasa di rugikan oleh pemberitaan pers adalah melalui hukum pidana. Dalam hal ini ketentuan formal yang di jadikan sebagai landasan formal (hukum acara) adalah KUHAP sedangkan materiilnya adalah Undang-undang Tentang Pers sesuai dengan asas lex specialis derogate lex generali (ketentuan yang khusus mengesampingkan kepentingan yang umum). Sehubungan dengan pengaduan terhadap pers dalam perkara pidana ini akan menurut KUHAP, adapun alurnya adalah sebagai berikut:

pihak yang merasa di rigikan melaporkan kasus yang menimpang ke penyidik.hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa yang berwenang menerima laporan dan yang selanjutnya melakukan penyidikan termasuk delik pers (psal 7 s/d pasal 12 KUHAP).
penyidik melimpahkan kasus itu ke penuntut umum setelah memenuhi syarat-syarat penyidikan (pasal 15 KUHAP). Yang berbunyi “penuntut umum menuntut perkra tindak pidana yang terjadi falam daerahhukumnya menurut ketentuan undang-undang”.
penuntut umum melakukan penuntutan dengan membawa perkara itu ke pengadilan dengan terdakwa sesuai dengan ketentuan (pasal 84 dan seterusnya KUHAP).

Di dalam hal ada laporan kepada penyidik, idealnya harus segera di tindak lanjuti dengan memanggil para pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut untuk memperoleh kejelasan duduk perkaranya (pasal 7 huruf e, g, h KUHAP) dan kalau memang tidak memenuhi syarat harus segera menghentikan penyidikan (pasal 17 huruf i). proses berdasarkan KUHAP ini tentu saja di maksudkan sebagai upaya yang harus di tempuh demi dan untuk tegaknya hukum dan keadilan yang merupakan refleksi dari penegakan HAM.

Dari prediksi ketentuan dari KUHAP di atas, tidak terkandung adanya konsekwensi apalagi sanksi yang harus di pikul oleh penyidik manakala dalam proses penyidikan itu berjalan lambat. Atau bahkan penyidik tidak menindaklanjuti laporan yang di sampaikan sesuai dengan kewenangannya. Hal ini membawa konsekuensi penyidik dapat mengabaikan laporan atau pengaduan yang di sampaikan kendatipun selanjutnya harus di tindaklanjuti. Dalam hal ini tidak ada rentang waktu yang sifatnya limitif dalam KUHAP untuk penanganan sebuah pengaduan, apalagi konsekuensi atau sanksi atas tidak segera ditanganinya pengaduan itu.

Berdasarkan ketiada batasan waktu ini, penyidik dapat bersifat tak acuh dengan kasus yang seharusnya segera ditangani sesuai KUHAP dengan berbagai motifasi. Diantara motivasi yang menonjol adalah terjadinya konsertraan antar POLRI dengan wartawan, adanya kepentingan penyidik dengan publikasi yang untuk efektifnya dilakukan oleh wartawan, dan sebaginya. Keadaan di atas menyebabkan penyidik enggan melakukan pemanggilan kepada pihak yang terkait dengan pengaduan kepada pers apalagi menindaklanjuti ke proses penentuan.

Tindakan yang muncul ke permukaan adalah dengan membiarkan kasus itu mengambang dan berlalu sehingga pihak yang merasa di rugikan akan kelelahan sendiiri menunggu kasusnya yang tidak di tangani oleh penyidik. Dalam hubungan inilah, relevan sekali tentang adanya pengaturan batas waktu bagi kinerja penyidik untuk melindungi hak-hak korban yang merasa dirugikan.

Dengan berakhirnya rentang waktu tersebut penyidik harus menentukan sikap berdasarkan prinsip administrasi penyidikan apakah kasusnya dapat diteruskan atau dihentikan. Dengan demikian pihak yang merasa dirugikan dapat mengambil sikap berdasarkan keterangan dari penyidik tersebut. Kiranya rentang waktu ini layak dimasukkan dalam KUHAP sebagai jaminan rasa keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi pihak yang menjadi korban pemberitaan dalam media pers yang dalam hal ini adalah korban pencemaran nama baik.

Harus disadari bahwa penyidik dalam hal ini memegang peranan penting dalam kepastiannya sebagai penegak hukum untuk menindaklanjuti pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu sesungguhnya aparat penegak hukum, khususnya penyidik amat penting untuk menanggapi secara wajar tiap pengaduan yang dialamatkan kepada instansi itu.

Apabila oleh pihak penyidik kasus pencemaran nama baik tersebut dapat diteruskan, maka pihak penggugat dapat melanjutkan kasusnya ke pengadilan yang bersangkutan yaitu dengan pelimpahan perkara dari penyidik kemudian dilimpahkan ke penuntut umum sesuai dengan pasal 140 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dalam hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka perkara dapat dilimpahkan kepengadilan untuk dapat dilakukan persidangan. Dalam hal persidangan yang dilakukan oleh pengadilan ternyata hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan pihak korban tidak dapat menerima putusan hakim tersebut, maka pihak penggugat dapat mengajukan banding yang dikuasakan melalui penuntut umum. Pengajuan banding ini sesuai dengan pasal 67 KUHAP yang berbunyi:

“terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

Permintaan banding tersebut selain didasarkan pada pasal 67 juga didasarkan pada pasal 233 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

1) “permintaan banding sebgaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

2) “hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2)”.

3) “tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan”.

4) “dalam hal pemohon tidak dapat menghdap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana”.

5) “dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain”.

Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang permintaan banding tersebut terdapat dalam pasal 234 sampai dengan pasal 243 KUHAP.

Setelah permohonan banding diajukan oleh penuntut umum dan setelah melalui beberapa proses kemudian hakim memberikan putusan di tingkat banding akan tetapi pihak penggugat masih tidak dapat menerima putusan tersebut, maka penggugat dapat memberikan kuasa lagi ke penuntut umum untuk mengajukan kasasi. Permohonan kasasi tersebut harus didasarkan pada pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya komentar KUHAP menerangkan tentang kasasi adalah:

1. pemeriksaan tingkat kasasi itu bukan pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang.

2. kasasi itu dapat diajukan oleh:

a. pihak-pihak, yaitu terdakwa atau penuntut umum. Pihak-pihak ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, maka pembatalan putusan dalam tingkat kasasi mempengaruhi putusan yang dimintakan kasasi.

b. Jaksa Agung yaitu demi kepentingan hukum. Jaksa Agung menyampaikan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung. Kasasi demi kpentingan hukum ini tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

3. tidak dalam semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, hanya dimungkinkan apabila mengetahui persoalan-persoalan hukum. Adapun persoalan-persoalan hukum itu adalah:

a. Apabila satu aturan hukum tidak diperlukan ileh hakim, atau

b. Ada kekeliruan dalam memperlakukan satu aturan hukum, atau

c. Apabila hakim melampaui batas kekuasaan

Apakah suatu hak itu mengenai persoalan hukum atau tidak, diputus oleh Mahkamah Agung sendiri.

4. permohonan pemeriksaan tingkat kasasi harus dilakukan menurut tenggang- tenggang waktu tertentu, yaitu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum, dan kemudian harus disusul dengan mengajukan memori kasasi yang memuat alas an-alasan permohonan kasasi, dalam tempo 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut (pasal 245 dan 248). Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan di atas dilampaui, hak mengajukan permohonan kasasi dan hak menyerahkan memori menjadi gugur dengan sendirinya (pasal 246 ayat (2) dan pasal 248 ayat (4) K.U.H.A.P.).

5. menurut pasal 10 dari undang-undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat kasasi (terakhir) bagi semua lingklup peradilan, yakni: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,dan peradilan tata usaha Negara.

Ketentuan tentang dasar hukum kasasi ini diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHAP. Jadi, secara kongkritnya bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan korban pencemaran nama baik dalam media pers ini dapat dilakukan mulai tahapan pengaduan ke pihak penyidik, kemudian membuat surat dakwaan yaitu penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan, apabila tidak puas dengan putusannya maka dapat mengajukan banding, apabila dalam putusan banding pihak penggugat tetap merasa tidak puas, maka dapat mengajukan kasasi.

[1] Tjipta Lesmana,Op. Cit

[2] Ibid

[3] Ibid,hal.199

Hai........ ! (Pengabdian Ilmu Hukum)

2008-04-11T03:12:00.000+07:00

Saya telah berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa hidup ini adalah sebuah kalimat dan bait cerita. Untuk apakah saya berjalan dan melakukan segala aktivitas? Hanya sebuah pengabdian agar saya dapat mendapat warna didalam setiap bait dan kalimat hidupku.
Semua yang terjadi dalam perjalananku seakan berlalu secara otomatis dan spontan, seperti mengapa aku harus belajar ilmu hukum dan sampai menyelesaikan Strata-1 ? atau munculnya kenginanan yang tiba-tiba ketika kakakku "CakMat" mendorongku untuk melanjutkan study Strata 2 di Unair, eh... alhamdulillah aku diterima di Universitas favorit surabaya.
.................
...................
next story................. tunggu ya..........................!!

Anoon law's Diary

HAKEKAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM

POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ANTAR PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI

PERBANDINGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ”PRODUCT LIABILITY DAN STRICT LIABILITY” INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Melalui Media Pers

Anoon Law's Diary (repost for next)

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN.

PERBANDINGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ”PRODUCT LIABILITY DAN STRICT LIABILITY” INDONESIA - AMERIKA SERIKAT.

POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ANTAR PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI.

HAKEKAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM.

Sorry ya...... saat ini saya lagi sibuk "Tesis" so ga sempat nulis-nulis.

Yang lagi hangat............... (Berbagai sumber)

Arsip Putusan Mahkamah Agung (click here)

Artikel dari Komisi Hukum Nasional

Pelantikan Ketua MK

HAKEKAT MEMPELAJARI FILSAFAT HUKUM

POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT ANTAR PEMERINTAH DAERAH/ PROVINSI

PERBANDINGAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ”PRODUCT LIABILITY DAN STRICT LIABILITY” INDONESIA - AMERIKA SERIKAT

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN

Apa kata dunia........... ?

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Melalui Media Pers.

Hai........ ! (Pengabdian Ilmu Hukum)